Tingkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Perlindungan Data Pribadi dan GDPR dengan Webinar “Bedah RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP): Apa Bedanya RUU PDP dengan GDPR?

12 Agustus 2021

GNLD Siberkreasi

Share to:

Kamis, 12 Agustus 2021 — Siberkreasi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika didukung oleh Facebook, mengadakan diskusi online pada Zoom meeting dan disiarkan melalui live streaming di Channel YouTube, LiveNex dan Facebook Siberkreasi dengan topik ‘Bedah RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP): Apa Bedanya RUU PDP dengan GDPR?’

Diskusi online kali ini menghadirkan tiga narasumber dan dimoderatori oleh Annisa Virdianasari dan Aldo Karim, keduanya merupakan anggota Siberkreasi. Narasumber pertama, Tuaman Manurung, S.H, M.H, CLA selaku Sub-Koordinator Bidang Regulasi Perlindungan Data Pribadi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Narasumber kedua, Shita Laksmi selaku Direktur Eksekutif TIFA Foundation. Narasumber ketiga, Novi Kurnia selaku Koordinator Japelidi sekaligus Dewan Pengarah Siberkreasi


Webinar dibuka dengan pembahasan terkait Perlindungan Data Pribadi di Indonesia yang kini merupakan kebutuhan mendesak dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi. Diperlukannya regulasi yang komprehensif untuk dapat melindungi perlindungan data pribadi masyarakatnya, sehingga terhindar dari pelanggaran maupun penyalahgunaan dari pihak tidak bertanggungjawab.

Pemaparan pertama oleh Tuaman Manurung yang menjelaskan peran pemerintah dalam Perlindungan Data Digital masyarakat Indonesia. Upaya pemerintah dalam melindungi data pribadi dapat ditinjau dari kehadiran dalam pembangunan infrastruktur digital, pengaturan regulasi dan juga kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam implementasi Perlindungan Data Pribadi, terdapat tiga pilar peran pemerintah, yaitu: Pertama, Peran Regulasi sebagai regulator utama untuk membuat peraturan; Kedua, Peran Koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap Perlindungan Data Pribadi; Ketiga, Peran Pembangunan Infrastruktur yang termasuk membangun budaya dan literasi digital dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Dalam Peran Koordinasi, Pemerintah hadir dalam kegiatan webinar, dialog, diskusi maupun diskusi kelompok terfokus dengan para asosiasi, kementerian, instansi, serta akademisi maupun praktisi. Dijelaskan juga bahwa Kominfo dan BSSN berkolaborasi dalam menjalankan peran Pembangunan Infrastruktur dengan Kominfo mencakup ranah regulasi dan keamanan data, sedangkan BSSN berperan untuk mengawasi keamanan siber. Beliau juga menambahkan bahwa terdapat 3 struktur social engineering yang diimplementasikan dalam Perlindungan Data Pribadi, yaitu Budaya Hukum, Regulasi dan Penegakan Hukum. Dipercayai bahwa untuk mewujudkan Perlindungan Data Pribadi yang lebih komprehensif, tidak cukup hanya dengan budaya hukum yang ketat, atau penegakan hukum yang masif tetapi juga diperlukan untuk memberdayakan dan memberikan literasi untuk menguatkan budaya masyarakat dalam pemahaman atas regulasi yang telah dibuat, agar terhindar dari risiko berbahaya.

Pemaparan kedua oleh Shita Laksmi yang menjelaskan tentang sudut pandang TIFA mengenai persamaan dan perbedaan RUU PDP dengan GDPR dan Convention 108+ dalam melindungi Data Pribadi masyarakat Indonesia. Beliau menjelaskan, berdasarkan riset yang dilakukan TIFA Foundation, GDPR dan Convention 108+ menjadi tolok ukur yang baik untuk pembuatan regulasi PDP untuk meninjau RUU PDP. Contohnya seperti, bagaimana PDP dibandingkan dengan hukum internasional, serta ragam mekanisme untuk proses implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut.

Adapun beberapa persamaan GDPR dengan RUU PDP adalah prinsip memproses data dan prinsip Ekstrateritorial, istilah-istilah yang terkandung dalam perancangan, serta ruang lingkup yang sama. Terdapat perbedaan yang perlu dipercaya TIFA Foundation untuk dijadikan pertimbangan adalah Pengecualian Data, regulasi yang mengatur pemisahan data ketika data pribadi dapat menjadi data publik dalam perspektif jurnalisme, hak data subjek, kewajiban pengendali data yang sebaiknya berdasarkan prinsip privacy by design, privacy by default & data protection assessment, serta proses transfer yang lebih komprehensif dengan adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui.

Pemaparan ketiga oleh Novi Kurnia yang menjelaskan bagaimana cara masyarakat untuk dapat mewujudkan Perlindungan Data Pribadi secara masif. Terdapat tiga konsep yang perlu dipahami setiap masyarakat guna mewujudkan ekosistem digital yang lebih aman dan nyaman, yaitu literasi Data Pribadi, Persoalan Privacy dan Kerahasiaan Data, di mana Kerahasiaan Data termasuk dalam Keamanan Data. Tidak hanya memahami tiga konsep, edukasi dan literasi menjadi penting untuk dapat mengajak masyarakat lebih berhati-hati dalam melindungi Data Pribadi.  
 

Pada akhirnya, ketiga narasumber setuju bahwa untuk dapat melindungi Data Pribadi secara efektif adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat atas Data Pribadi yang tidak hanya mencakup data diri sendiri, tetapi juga orang-orang terdekat melalui edukasi, literasi yang telah didukung oleh regulator dan instansi-instansi terkait.  

Webinar dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sampai dengan selesai acara. Webinar selengkapnya dapat disimak di YouTube Siberkreasi pada tautan https://youtu.be/zbcQ29IXOm8.  

Informasi mengenai kegiatan webinar edukatif seputar generasi digital Siberkreasi berikutnya dapat dipantau di Instagram @Siberkreasi

ARTIKEL PILIHAN

Kemenkominfo Berkolaborasi dengan Grup Band HIVI! untuk Mempromosikan Literasi Digital ke Generasi Z di Indonesia


Selengkapnya
Semarakkan Hari Anak Nasional 2021 melalui Kegiatan #AnakIndonesiaMakinCakapDigital


Selengkapnya
Kementerian Kominfo Bersama GNLD Siberkreasi dan Facebook Bekerja Sama Mengadakan Kelas Asah Digital


Selengkapnya
Tips dan Trik membuat Konten Sosial Media dari Raditya Dika


Selengkapnya
Komunitas Yang ada Di SIberkreasi

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
COPYRIGHT © 2020 SIBERKREASI.ID